Laporan Keuangan Akuntansi Pemerintah

LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI PEMERINTAH

UU No 1/2004 pasal 51 tentang perbendaharaan negara. Digunakan utk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No 59/PMK.06.2005, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ( SAPP ), terdiri dari :

 

1.        Sistem Akuntansi Pusat ( SAP ) yg ada di pusat ( Direktorat Jenderal Perebndaharaan )

2.        Sistem Akuntansi Instansi ( SAI ) yg dikerjakan di setiap Kementerian Negara / Lembaga.

Sistem Akuntansi Pusat ( SAP ) terdiri dari :

a           Sistem Akuntansi Kas Umum ( SAKUN ), menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

b          Sistem Akuntansi Umum ( SAU ), menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat.

Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi(SAI) utk menghsilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran  ( LRA ) dan Neraca Kementerian Negara/Lemabaga yg bersangkutan.

MANNFAAT LAPORAN KEUANGAN :
Kebutuhan Atas Lapoaran Keuangan

• Informasi  keuangan merupakan suatu kebutuhan bagi para pengguna (stakeholders);

• Laporan keuangan disajikan kepada stakeholder untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil lebih berkualitas dan tepat sasaran;

• Laporan keuangan merupakan cermin untuk melihat kondisi keuangan republik tercinta ini;

• Neraca merupakan cermin utama untuk melihat apa yang ada di republik, terutama menyangkut hal-hal yang salah urus atau hal-hal yang tidak diurus maupun yang belum diurus

Laporan Keuangan Untuk Trasparansi

• Era keterbukaan, teknologi informasi & komunikasi sedemikian maju, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dengan biaya relatif murah.

• Setiap rupiah uang publik harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan;

• Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat semakin cerdas menuntut adanya transparansi.

• Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif.

Laporan Keuangan Untuk Akuntabilitas

• Laporan keuangan merupakan gambaran adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan.

• Akuntabilitas adalah “amanah” berarti pemangku kekuasaan adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumberdaya publik yang diberikan kepadanya;

• Tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas;

• Lemahnya akuntabilitas megindikasikan lemahnya sistem, selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistematik;

Memberiakan Informasi 

• menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya;

• menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;

• memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;

• perencanaan  dan penganggaran;

Mengevaluasi Kinerja Manajerial dan Organisasional :

• menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit yang lain;

• mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di dalam pemerintahan;

• mengevaluasi hasil (outcome) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;

• mengevalauasi tingkat pemerataan dan keadilan (equtiy & equality)

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN :
Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan  informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan  membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

• kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,

• kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan,

• jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,

• bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,

• posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

• perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

STRUKTUR PEMERINTAHAN

Struktur pemerintahan diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan warga negaranya.Di sektor pemerintah, struktur pemerintahan biasanya dilakukan dengan pemisahan fungsi oleh eksekutif, legislatif, yudikatif. Kesuksesan pemerintahan tidak ditentukan dari jumlah laba yang maksimal, tetap diukur dari mutu pelayanan dan efisiensi penggunaan dana.

RUANG LINGKUP AKUNTANSI PEMERINTAH

•      Berkaitan dengan anggaran negara

•      Dilaksanakan oleh unit – unit pemerintah (eksekutif) dan lembaga legislatif dan yudikatif

•      Akuntansi pemerintah mencatat dan melaporkan transaksi kegiatan anggaran yaitu rencana penrimaan dan pengeluaran dalam satu tahun

•      Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara    ( APBN ) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yg disetujui oleh DPR

•      Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah    ( APBD ) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yg disetujui DPRD

•      Anggaran negara meliputi :

            1. rencana pengeluaran/belanja

            2. rencana penerimaan/pembiayaan belanja

            3. mencakup jangka waktu tertentu

CIRI CIRI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Menurut Revrisond Baswir (2000), karakteristik akuntansi pemerintahan

adalah sebagai berikut:

a. tidak terdapat pencatatan laba-rugi karena tujuan utama lembaga pemerintah

bukanlah mencari laba.

b. tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi karena lembaga pemerintah

adalah milik seluruh rakyat, dan kepemilikan itu tidak dituliskan dalam sebuah

surat bukti kepemilikan.

c. bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara

yang lain tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan.

d. penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme

pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap negara karena fungsi akuntansi

pemerintahan adalah untuk menyediakan informasi tentang realisasi pelaksanaan

anggaran suatu negara.

Sedangkan     menurut     Muhammad    Gade     (2002),     karakteristik      akuntansi

pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. menggunakan istilah dana (fund) sehingga akuntansi pemerintahan sering juga

disebut sebagai akuntansi dana. Pengertian “dana” di sini adalah satuan

akuntansi dan fiskal (fiscal and accounting entity) dengan seperangkat buku

besar yang mencatat kas, sumber-sumber        keuangan selain kas, kewajiban-

kewajiban, sisa atau saldo modal beserta perubahan-perubahannya yang

dipisahkan untuk melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai kegiatan

tertentu.

b. tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan karena sangat

dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku dalam negara tersebut.

Akuntansi pemerintahan diselenggaran untuk :

1. Pemerintah Pusat dan Kementerian Negara/Lembaga
2. Pemerintahan Daerah ( Provinsi, Kabupaten,dan Walikota )

Tujuannya adalah

1. Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara ( APBN ) bagi pemerintah pusat
2. Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah ( APBD ) untuk pemerintah daerah

KERAANGKA UMUM SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memasuki babak baru. Melalui PP 71 Tahun 2010 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005) SAP kini didasarkan pada basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari tiga lampiran utama, yaitu :

Lampiran I : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Lampiran II : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual

Lampiran III : Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual

SAP tahun 2010 ini mulai efektif untuk untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Tapi dimungkinan untuk melakukan transisi selama 4 tahun kedepan, masa transisi ini bisa menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah Pusat akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sumber Standart Akuntansi Pemerintahan :

Berdasarkan lampiran I Peraturan Pemerintah (PP), bahwa dlm menyusun SAP, Komite Standart Akuntansi Pemerintah (KSAP) menggunakan materi atau referensi yg dikeluarkan oleh

            1. International Federation of Accountants (IFAC)

            2. International Accounting Standart Committee (IASC)

            3. International Monetary Fund (IMF)

            4. Ikatan Akuntan Indonesia

            5. FASB

            6. Govermental Accounting Standart Board (GASB)

            7. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan – peraturan di bidang keuangan negara

          8. Organisasi profesi lainnya dari berbagai negara yg membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, audit pemerintahan

Prinsip Dasar akuntansi Pemerintahan :

Freeman dan Shoulders menyatakan bahwa 13 prinsip dasar GASB dapat dibagi menjadi 7 golongan sbb :

            1. prinsip akuntansi yang diterima secara umum

            2. akuntansi dana

            3. aktiva modal dan kewajiban jangka panjang

            4. fokus pengukuran dan basis akuntansi

            5. penganggaran, pengendalian anggaran dan pelaporan anggaran

            6. klasifikasi dan terminologi

            7. pelaporan keuangan

REF

http://aklapmania-bpn.blogspot.com/2012/12/manfaat-dan-tujuan-laporan-keuangan.html

http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/03/karakteristik-akuntansi-pemerintahan.html

http://keuanganlsm.com/pp-71-tahun-2010-standar-akuntansi-pemeritahan-berbasis-akrual/