Keuangan Negara

KEUANGAN NEGARA

1. Pengertian Keuangan Negara

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Laporan Keuangan Akuntansi Pemerintah

LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI PEMERINTAH

UU No 1/2004 pasal 51 tentang perbendaharaan negara. Digunakan utk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No 59/PMK.06.2005, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ( SAPP ), terdiri dari :

Tujuan Perkembangan dan Pelaporan Keuangan Sektor Publik

TUJUAN PERKEMBANGAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1.        Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran penting sebagai pembuat dan pelakssana strategi pembangunan. Pada tahun 1952, istilah sektor publik pertama kali digunakan secara resmi, dimana sektor publik dikaitkan dengan bagian dari manjemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelakssana pembangunan.

Akuntansi Sektor Publik

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.