AKUNTANSI RUMAH SAKIT

AKUNTANSI RUMAH SAKIT

I.                   PENDAHULUAN

Rumah Sakit Pemerintah merupakan unit kerja dari Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Permasalahan yang selalu timbul adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan masyarakat maupun kebutuhan sumber daya untuk mendukungnya. Di lain pihak Rumah Sakit harus siap setiap saat dengan sarana, prasarana tenaga maupun dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan tersebut. Di samping itu Rumah Sakit sebagai unit sosial dihadapkan pada semakin langkanya sumber dana untuk membiayai kebutuhannya, padahal di lain pihak Rumah Sakit diharapkan dapat bekerja dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

AKUNTANSI UNTUK ORGANISASI NON LABA NON PEMERINTAH, AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI

AKUNTANSI UNTUK ORGANISASI NON LABA NON PEMERINTAH, AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI

1.      Definisi Organisasi Non Laba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:

TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sector publik ::

1) Akuntansi Anggaran

2) Akuntansi Komitmen

3) Akuntansi Dana

4) Akuntansi Kas

5) Akuntansi Akrual

Anggaran Negara

ANGGARAN NEGARA

1.      Pengertian dan Lingkungan Anggaran Negara

Berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, presiden diberi wewenang mengajukan RUU APBN yang dibahas bersama DPR agar memperoleh legitimasi dalam bentuk UU setelah disetujui DPR.

Pengertian anggaran negara : Suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan Negara yang berasal dari pemerintah untuk dalam jangka waktu satu tahun.

Akuntansi Keuangan Daerah

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

A.    PENGERTIAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Keuangan Negara

KEUANGAN NEGARA

1. Pengertian Keuangan Negara

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Laporan Keuangan Akuntansi Pemerintah

LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI PEMERINTAH

UU No 1/2004 pasal 51 tentang perbendaharaan negara. Digunakan utk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No 59/PMK.06.2005, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ( SAPP ), terdiri dari :

Tujuan Perkembangan dan Pelaporan Keuangan Sektor Publik

TUJUAN PERKEMBANGAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1.        Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran penting sebagai pembuat dan pelakssana strategi pembangunan. Pada tahun 1952, istilah sektor publik pertama kali digunakan secara resmi, dimana sektor publik dikaitkan dengan bagian dari manjemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelakssana pembangunan.

Akuntansi Sektor Publik

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.